BATANG HARI – Kabupaten Batang Hari berhasil meraih Kategori A (Sangat Baik) dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan nilai 82,30. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pelaksanaan reformasi hukum sekaligus upaya pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas.
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi hukum yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan regulasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Dalam pelaksanaannya, penilaian Indeks Reformasi Hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Terdapat empat variabel dan indikator yang menjadi aspek penilaian. Pertama, tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kedua, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter yang berkualitas.
Selanjutnya, aspek penilaian juga mencakup kualitas regulasi maupun deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum terhadap berbagai variabel dan indikator tersebut, Kabupaten Batang Hari berhasil memperoleh kategori A (Sangat Baik) dengan nilai 82,30.
Capaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Perolehan nilai tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan reformasi hukum, khususnya melalui peningkatan kualitas regulasi, harmonisasi peraturan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peraturan perundang-undangan, serta penataan database regulasi.
Capaian ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penguatan reformasi hukum diharapkan dapat mendukung terciptanya regulasi yang lebih berkualitas, efektif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dengan diraihnya Kategori A dengan nilai 82,30, Pemerintah Kabupaten Batang Hari diharapkan dapat terus mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan koordinasi, evaluasi regulasi secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas penyusunan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan di daerah.
